Tupoksi
Tugas :
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.
Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan Kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Penetapan Kebijakan Teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Pengendalian dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- Penyelenggaraan administrasi Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas :
Tugas Pokok Kepala Badan adalah membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Pengorganisasian perumusan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi sosial, budaya agama, politik dalam negeri dan organisasi ke,asyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Pengendalian dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, plotik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- Penyelenggaraan administrasi Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- Penyelenggaraan fungsi kesekretariatanBadan;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai keytentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan melaksanakan fungsi:
- perumusan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- pengendalian dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- penyelenggaraan administrasi Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas :
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang program anggaran, keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Badan.
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi:
- pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
- pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
- penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan sesuai dengan kewenangannya;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas :
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- pengoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas :
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- pengoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- penyelenggaraan pembinaan pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
- fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah;
- penyelenggaraan pemantauan situasi politik;
- pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah;
- pengendalian dan pembinaan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas :
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- pengoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing;
- fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- pengamanan tertutup upacara, keramaian umum, kunjungan Very Important Person dan Very Very Important Person;
- penyelenggaraan penanganan konflik;
- fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- pengendalian dan pembinaan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
