01212017Sat
Last updateMon, 31 Aug 2015 7am

Syarat-Syarat Keterangan Ormas Terdaftar

PERSYARATAN PENDAFTARAN ORMAS / ORKEMAS UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ( SKT )
Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

1. Surat permohonan pendaftaran Ormas/Orkemas kepada Bupati Kudus melalui Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus.
2. Fotocopy Akta Pendirian dan AD/ART Ormas/Orkemas yang disahkan Notaris.
3. Tujuan dan program kerja organisasi.
4. SK susunan pengurus sesuai AD/ART.
5. Biodata pengurus ( ketua, sekretaris, bendahara ).
6. Fotocopy KTP Pengurus Harian (ketua, sekretaris, bendahara ).
7. Mengisi formulir isian pemberitahuan keberadaan Ormas/Orkemas.
8. Surat keterangan domisili kantor/secretariat yang dikeluarkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan diketahui Camat.
9. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) organisasi.
10. Foto berwarna kantor/sekretariat tampak depan yang memua Papan nama.
11.Surat Keterangan Kontrak, Sewa, Izin Pakai Kantor/Sekretariat diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat dan bermeterai Rp. 6.000,-
12. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan / atau Sekretaris sebagai berikut:
      a. Surat Rekomendasi dari Instansi /SKPD yang membidangi.
      b. Surat Pernyataan kesediaan / persetujuan dari Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat untuk Ormas/Orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat.
      c. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu.
      d. tidak terjadi konflik kepengurusan.
      e. nama, lambing, bendera, tanda gambar, symbol atribut cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten/hak cipta pihak lain.
      f. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi.
      g. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas/Orkemas setiap akhir tahun.
      h. tidak akan menyalahgunakan SKT.
      i. bertanggung jawab terhadap keabsahan seluruh isi, data dan informasi dokumen yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum.

13. Surat Rekomendasi dari Instansi /SKPD yang membidangi.
14. Surat Pernyataan kesediaan / persetujuan dari Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat untuk Ormas/Orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses