01212017Sat
Last updateMon, 31 Aug 2015 7am

Perppu Untuk Pilkada Serentak Tahap II 2016

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  mengumumkan hasil verifikasi calon kepala daerah. Sebanyak, 81 daerah hanya memiliki dua pasang calon kepala daerah. Oleh sebab itu, kemungkinan calon tunggal di Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang akan bertambah.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Luman Edy mengatakan, jika usai verifikasi kepala daerah terdapat 50 persen dari 81  kabupaten/kota memiliki satu pasang calon maka Peraturan Pengganti Perundang-undangan  (Perppu) merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini dibandingkan Keputusan Presiden (Keppres).



“Yang paling memungkinkan Perppu itu diterima oleh DPR adalah substansi soal dimungkinkannya tahun 2016 ada Pilkada serentak tahap II. Normanya, norma baru  dalam Undang-undang (UU) PIlkada, karena pilkada serentak adalah tahun 2017,” kata Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Menurutnya, jika 50 persen dari 81 daerah di  kabupaten/kota tidak lolos verifikasi oleh KPU akan menjadi masalah hukum. “50 persen dari 80 kab kota itu yang tidak lolos verifikasi KPU, atau 10 saja paslon tidak lolos verifikasi dari 80 itu, maka akan jadi problem hukum.  kalau ini terjadi,  harus ada jalan keluar, yakni Perppu yang mengatur substansi tahun 2016 dimungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada,” paparnya.

Selain itu, ia bepandangan, Keppres diperlukan unutk memberikan kewenangan kepada  Pelaksana Tugas (Plt) setara dengan pejabat definitif. Sehingga, pembangunan di daerah tidak mengalami gangguan dipimpin Plt selama dua tahun.

“Jadi menurut saya, kalau sifatnya hanya empat Kabupaten/kota itu, payung hukumnya cukup dengan keppres yang isinya seperti pejabat defenitif dan bisa membuat kebijakan. kalau yang 81 Kabupaten/kota itu hanya lolos verifikasi 50 persennya sehingga terjadi calon tunggal, maka tidak cukup dnegan Keppres tapi Perppu,” tandasnya.  

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses