01212017Sat
Last updateMon, 31 Aug 2015 7am

Hanya Ada Calon Tunggal, Pilkada Jangan Ditunda

Kehadiran bakal calon tunggal dalam pilkada serentak patut dihormati dan dihargai sepanjang telah melalui proses atau tahapan yang ada.

Penghargaan tersebut didasari pertimbangan parpol pengusung atau calon perseorangan telah dengan sadar dan sungguh-sungguh menjalani setiap proses yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Jokowi: Pilkada Serentak adalah Momentum Pembelajaran Demokrasi

 Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang akan berjalan lancar. Ia menilai, pilkada serentak merupakan momentum mematangkan proses demokrasi di Indonesia.

Jokowi mencontohkan pelaksanaan Pemilu 2014 lalu. Meski diwarnai dengan berbagai dinamika dan perbedaan politik yang tajam, pelaksanaan pemilu berjalan aman dan damai. 

Koalisi Parpol di Pilkada Serentak

 Proses pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang digelar pada Desember 2015 diwarnai dengan koalisi cair antarparpol pengusung di daerah.

Parpol berkoalisi secara acak tanpa harus tersekat pemetaan antara parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Acaknya koalisi memperlihatkan pengusungan calon kepala daerah tidak mempersoalkan visi, platform, ideologi parpol, atau kandidat. Akan tetapi lebih bertemu pada sudut kepentingan jangka pendek, yaitu memenangkan kandidat tertentu dan memperoleh kekuasaan.

Mengubah UU Pilkada

Ada beberapa kejadian tidak biasa menjelang Pilkada 2015. Terjadi calon tunggal dengan kemungkinan penundaan pilkada dan ada pula bakal calon yang gugur pencalonannya karena tidak lulus tes kesehatan. Kejadian-kejadian ini menjadi sebagian alasan perlunya mengubah UU terkait pilkada.

KPUD Harus Sampaikan Dokumen Pasangan Calon Pilkada ke Publik

 Penetapan pasangan calon (paslon) kepala daerah akan dilakukan hari ini, Senin, 24 Agustus 2015. Bila pasangan calon ada dua atau lebih maka pengundian nomor urut dilakukan esoknya, 25 Agustus 2015.

Peneliti JPPR Masykuruddin Hafidz meminta KPU daerah agar bersamaan dengan penetapan paslon, segera menyampaikan dokumen ke publik terkait informasi yang membuktikan paslon lolos dari seluruh persyaratan.

Pendaftaran di 3 Daerah dengan Calon Tunggal Kembali di Buka

 Komisi Pemilihan Umum akan membuka kembali pendaftaran pemilihan kepala daerah di tiga daerah yang baru ditetapkan hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Ketiga daerah tersebut berkurang pasangan bakal calonnya karena ada yang tidak lolos dalam tahap verifikasi.

"Untuk daerah yang masing-masing memiliki kurang dari dua pasangan calon, masa pendaftaran akan dibuka kembali pada 28-30 Agustus 2015," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

Jika Mundur, Calon Kepala Daerah Didenda hingga Rp 20 Miliar

 Pasangan bakal calon kepala daerah yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah diancam sanksi denda jika mundur dari pencalonan. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pasca-hari ini, ya kalau ada yang pilih mundur, ya boleh-boleh saja, kami tidak bisa melarang, tetapi kita akan kenakan sanksi denda," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

Perppu Untuk Pilkada Serentak Tahap II 2016

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  mengumumkan hasil verifikasi calon kepala daerah. Sebanyak, 81 daerah hanya memiliki dua pasang calon kepala daerah. Oleh sebab itu, kemungkinan calon tunggal di Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang akan bertambah.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Luman Edy mengatakan, jika usai verifikasi kepala daerah terdapat 50 persen dari 81  kabupaten/kota memiliki satu pasang calon maka Peraturan Pengganti Perundang-undangan  (Perppu) merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini dibandingkan Keputusan Presiden (Keppres).

Dari 669 Bahasa Adat di Indonesia, Hanya 10 yang "Aman" dari Kepunahan

Pemerintah membutuhkan banyak biaya agar bahasa adat di seluruh Indonesia tidak punah dan tergerus oleh kaum muda yang mulai menggunakan bahasa asing.

"Di satu provinsi itu kadang bahasa adatnya mencapai 10 sampai 15 bahasa adat. Kami membutuhkan banyak biaya untuk membangun pusat studi dan bahasa agar bahasa adat tersebut tidak hilang," ujar Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Mahsun di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Mahsun mengatakan, saat ini setidaknya terdapat 669 bahasa adat di Indonesia dan hanya 10 bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa "aman" karena memiliki penutur lebih dari satu juta orang. Sisanya, bahasa tersebut tergolong sebagai bahasa yang hampir punah dan sudah punah.

Bangga Menjadi Indonesia

Cinta-Indonesia

Semangat kebangsaan adalah perekat 250 juta jiwa lebih masyarakat Indonesia yang terpisah dalam 17.500 pulau dengan beragam latar belakang suku bangsa dan budaya. Nasionalisme menjadi jembatan untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.

Tujuh dekade sudah masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa, membangun sebuah negara. Para pendahulu merajut negeri ini dengan segenap kekuatan yang ada, menumpahkan pikiran, keringat, dan darah demi keberadaan Indonesia di mata dunia. Eksistensi Indonesia dibangun melalui perjalanan sejarah jatuh bangun yang panjang.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses